SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP | Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu ditunjukkan dengan digelarnya Forum Komunikasi Masyarakat (FKM) bertema.“Peningkatan Kualitas Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangkep”, Kamis (25/9/2025), di ruang rapat Wakil Bupati.
Forum ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkep, Hj. Suriani. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang terpadu dan terintegrasi.
“Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik, diperlukan pengelolaan secara terpadu antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD hingga pihak swasta dalam satu tempat, yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP),” jelas Suriani.
Ia menambahkan, FKM telah rutin digelar sejak 2023 dan kini memasuki tahun ketiga. Forum ini diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan dengan ekspektasi masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Meski sudah berjalan, Suriani mengakui MPP Pangkep masih menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, masih ada instansi yang belum aktif membuka pelayanan, penerapan tanda tangan digital yang belum merata, rendahnya partisipasi masyarakat dalam survei kepuasan layanan online, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana pendukung.
“Inovasi layanan juga masih perlu ditingkatkan, sementara standar pelayanan dan SOP antarinstansi di MPP belum sepenuhnya terintegrasi. Melalui forum ini, kita berharap lahir rekomendasi perbaikan agar pelayanan publik di Pangkep semakin cepat, mudah, terjangkau, serta nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Layanan Perizinan DPMPTSP, Hamzah, menyampaikan bahwa MPP Pangkep saat ini telah memiliki 17 loket dengan 130 jenis layanan publik.
“Sejak launching tahun 2022, Alhamdulillah MPP sudah melayani berbagai keperluan administrasi masyarakat. Forum ini menjadi sarana evaluasi sekaligus wadah menerima masukan dari masyarakat demi peningkatan layanan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah masukan diterima, di antaranya terkait peningkatan sarana dan prasarana yang lebih ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
