MAKASSAR, Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) menggelar rapat konsolidasi organisasi dan koordinasi bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP) APPI menjelang pelantikan akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei 2026 mendatang di Gedung Balai Kencana 45, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Rapat yang berlangsung di sekretariat Jalan Kerung-Kerung Makassar, berlangsung penuh semangat dan dihadiri langsung Ketua Umum DPP APPI, Ketua Harian DPP APPI, serta jajaran pengurus LKBH APPI. pada Rabu malam (20/5/2026)
Selain membahas program kerja strategis organisasi ke depan, forum konsolidasi tersebut juga difokuskan pada penguatan sinergi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Persiapan pelantikan akbar yang diperkirakan akan dihadiri ribuan kader APPI turut menjadi pembahasan utama dalam rapat tersebut.
Ketua Umum DPP APPI, H. Irfan Darmawan NM, SH, MH, menegaskan bahwa keberadaan LKBH APPI memiliki posisi penting dalam struktur organisasi karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang pendampingan hukum dan advokasi.
“LKBH adalah salah satu bagian di DPP APPI dengan peran yang sangat strategis di masyarakat terkait persoalan pendampingan hukum dan advokasi,” ujar Irfan dalam sambutannya.
Ia menuturkan, organisasi kepemudaan tidak cukup hanya hadir dalam kegiatan seremonial semata, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata melalui aksi sosial, pendampingan hukum, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, kehadiran LKBH APPI diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat kecil untuk memperoleh akses keadilan dan bantuan hukum secara terbuka, profesional, dan mudah dijangkau.
“APPI ingin hadir bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga menjadi wadah pengabdian sosial yang mampu membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan,” katanya.
Pelantikan pengurus DPP APPI sendiri nantinya dijadwalkan akan dilantik langsung oleh Wali Kota Makassar, H. Munafri Arifuddin, SH, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP APPI.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LKBH APPI, Ikhsan Ibnu Masud Samal, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan konsep bantuan hukum berbasis masyarakat yang lebih dekat dan mudah diakses hingga ke tingkat bawah.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, LKBH APPI berencana membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kecamatan hingga kelurahan agar dapat menjangkau langsung masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.
“Kedepannya akan diupayakan hadirnya Posbakum nantinya di kecamatan bahkan sampai kelurahan yang kami siapkan agar dapat menjangkau dan merespons langsung masyarakat,” ungkap Ikhsan.
Ia menegaskan, layanan bantuan hukum tersebut akan diberikan secara gratis, khususnya bagi masyarakat miskin dan kaum marginal yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendampingan hukum yang layak.
“Posbakum ini bersifat free atau gratis, terutama untuk masyarakat miskin dan kaum marginal yang membutuhkan pendampingan hukum,” tegasnya.
Menurut Ikhsan, masih banyak masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum namun terkendala biaya dan minimnya akses terhadap pendampingan hukum. Karena itu, LKBH APPI ingin hadir menjadi bagian dari solusi melalui layanan hukum yang responsif, cepat, dan menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah.
Di sisi lain, Ketua Harian DPP APPI, Mansyur, dalam rapat tersebut turut membahas berbagai aspek teknis persiapan pelantikan akbar. Mulai dari kesiapan lokasi, pengaturan peserta, koordinasi keamanan, penyambutan tamu undangan, hingga kesiapan internal panitia.
“Kami terus mematangkan seluruh kesiapan teknis pelantikan, baik dari sisi koordinasi panitia, pengaturan peserta, keamanan, maupun rangkaian acara agar pelaksanaannya berjalan sukses dan tertib,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelantikan tersebut bukan sekadar agenda seremonial organisasi, tetapi juga menjadi simbol lahirnya semangat baru bagi kader APPI dalam membangun solidaritas, pengabdian sosial, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Suasana rapat konsolidasi berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Para pengurus tampak aktif menyampaikan berbagai masukan dan gagasan terkait pengembangan organisasi, penguatan program bantuan hukum, hingga strategi memperluas kehadiran APPI di tengah masyarakat.
