PANGKEP – Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Muhammad Aidil, meminta Pemerintah Kabupaten Pangkep agar melakukan pemerataan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani. Menurutnya, distribusi bantuan harus dilakukan secara adil agar seluruh petani memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Hal tersebut disampaikan Aidil saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kabupaten Pangkep, Jalan Cendana, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Rabu (22/7/2026).
Aidil mengungkapkan, hingga kini masih banyak kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan alsintan, sementara ada kelompok yang telah memperoleh bantuan lebih dari satu kali.
“Kami berharap bantuan alat dan mesin pertanian tidak terus diberikan kepada kelompok tani yang sama. Masih banyak kelompok tani yang belum pernah tersentuh bantuan, baik traktor, hand tractor maupun combine harvester,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan sistem pemerataan dalam penyaluran bantuan. Menurutnya, kelompok tani yang telah menerima alsintan sebelumnya sebaiknya tidak lagi menjadi prioritas, atau apabila memperoleh bantuan baru, alat yang lama dapat dialihkan kepada kelompok tani lain yang belum pernah mendapat bantuan.
“Kalau memang ingin pemerataan, kelompok yang sudah pernah menerima bantuan sebaiknya memberi kesempatan kepada kelompok lain. Dengan begitu, distribusi alsintan benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh petani,” katanya.
Selain sektor pertanian, Aidil juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung antar kampung. Ia menilai akses jalan yang memadai akan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama bagi petani, pedagang, dan pelaku usaha perkebunan.
“Jalan penghubung antar kampung harus menjadi prioritas karena menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat. Jika aksesnya baik, distribusi hasil pertanian dan perkebunan akan semakin lancar,” jelasnya.
Persoalan penerangan jalan turut menjadi perhatian legislator tersebut. Menurut Aidil, masih banyak wilayah desa dan kampung yang minim lampu penerangan sehingga berpotensi meningkatkan risiko tindak kriminalitas.
“Masih banyak lingkungan yang gelap. Kondisi ini berpotensi memicu tindak kejahatan seperti pencurian. Karena itu, penerangan jalan harus menjadi program prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
Aidil juga meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan saluran irigasi guna mengantisipasi banjir pada musim hujan serta kekeringan saat musim kemarau.
“Pendangkalan sungai harus segera ditangani agar aliran air dari drainase menuju muara tetap lancar. Begitu juga dengan saluran irigasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya petani,” ujarnya.
Meski demikian, Aidil mengakui berbagai program pembangunan masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Ia memastikan DPRD akan terus memperjuangkan program-program prioritas melalui APBD.
“Kami terus memperjuangkan program-program prioritas melalui APBD. Namun, dengan kondisi anggaran yang terbatas, tentu belum semua usulan bisa direalisasikan. Insyaallah pada tahun 2027 program-program yang tertunda akan kami perjuangkan kembali,” katanya.
Aidil juga menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD Pangkep memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah tanpa memandang perbedaan partai politik.
“Tidak ada lagi bicara PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Golkar, atau partai lainnya. Tujuan kami satu, yaitu membangun Kabupaten Pangkep agar lebih baik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Di akhir wawancara, Aidil meminta pemerintah memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan sosial maupun bantuan ekonomi agar benar-benar tepat sasaran. Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan memanfaatkan berbagai program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah.
“Pemerintah harus memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, bukan berdasarkan rekomendasi pihak tertentu. Sementara bagi pelaku UMKM, kami berharap terus berinovasi dan memanfaatkan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian,” pungkasnya.
