SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP | Dalam upaya memastikan arah kebijakan fiskal daerah berjalan efektif dan berkeadilan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin, dan dihadiri oleh Asisten II Setda Pangkep selaku Ketua TAPD, sejumlah kepala OPD, serta anggota Banggar DPRD. yang berlangsung di Ruang Sidang B DPRD Pangkep, Senin (6/10/2025)
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak menyoroti beberapa poin penting, terutama mengenai penyesuaian proyeksi pendapatan daerah dan penentuan prioritas belanja strategis pada tahun 2026. Fokus pembahasan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran sementara ini nantinya akan menjadi rujukan untuk perencanaan anggaran 2026. Tahun ini memang ada penurunan cukup signifikan, namun untuk nilainya belum bisa saya sampaikan karena masih menunggu petunjuk teknisnya,” ujar Andi Ilham Zainuddin.
Sementara itu, Ketua TAPD Pangkep yang juga menjabat Asisten II Setda, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, terutama dalam situasi fiskal yang menantang.
“Kami bersama DPRD berupaya agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penyesuaian ini bukan sekadar angka, tapi strategi agar pembangunan tetap berlanjut dengan kemampuan fiskal yang ada,” jelasnya.
Rapat berlangsung dalam suasana serius namun komunikatif, di mana baik pihak legislatif maupun eksekutif saling memberikan masukan konstruktif. Sejumlah usulan program prioritas juga mulai dibahas untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kapasitas keuangan yang tersedia.
Pertemuan Banggar dan TAPD ini menjadi tahapan awal dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya Daerah (APBD) Tahun 2026, sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut di komisi dan fraksi DPRD.
