SHOOTLINENEWS.ID-GOWA SULSEL| Demi menjaga marwah organisasi dan memastikan pelayanan bantuan hukum berjalan optimal, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan mengambil langkah tegas dengan membekukan struktur kepengurusan DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
Keputusan organisatoris tersebut diambil setelah DPP melakukan evaluasi dan monitoring menyeluruh terhadap kinerja kepengurusan DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa roda organisasi dinilai tidak berjalan efektif dan tidak mampu menjalankan fungsi kelembagaan sebagaimana mestinya.
Sebagai tindak lanjut atas pembekuan tersebut, DPP LBH Suara Panrita Keadilan kemudian memberikan mandat resmi untuk membentuk dan menjalankan kepengurusan baru DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
Melalui Surat Mandat tertanggal 24 Desember 2025, DPP menunjuk:
Rahmawati, C.L.E sebagai Ketua
Herman, S.H sebagai Sekretaris
Jumriah sebagai Bendahara
Ketiganya selanjutnya dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
Pemberian mandat ini merupakan bagian dari komitmen DPP LBH Suara Panrita Keadilan dalam menjaga kesinambungan organisasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta memastikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat tetap berjalan secara profesional dan berkeadilan, khususnya di Kabupaten Takalar.
KSB yang telah ditunjuk menyatakan kesiapannya untuk menjalankan roda organisasi secara aktif, profesional, dan bertanggung jawab, termasuk melakukan konsolidasi internal guna memperkuat struktur kelembagaan DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar.
Ke depan, kepengurusan baru ini juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan organisasi hingga ke seluruh desa di Kabupaten Takalar, sebagai upaya mendekatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain penguatan struktur organisasi, KSB DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar juga bertekad menghadirkan dan mengoptimalkan Klinik Hukum sebagai bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Klinik Hukum tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum agar masyarakat memperoleh akses terhadap layanan bantuan hukum yang adil dan berkeadilan.
Dengan mandat ini, DPP LBH Suara Panrita Keadilan berharap DPC LBH Suara Panrita Keadilan Kabupaten Takalar dapat kembali solid, aktif, dan berfungsi optimal, serta mampu menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga bantuan hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat pencari keadilan.
