SHOOTLNEWS-JAKARTA – Komitmen memperjuangkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat kepulauan kembali ditunjukkan jajaran DPRD Kabupaten Pangkep. Sejumlah anggota legislatif melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, guna mendorong percepatan penyediaan listrik melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di pulau-pulau yang belum teraliri listrik secara memadai. Selasa (28/7/2026),
Rombongan DPRD Pangkep dipimpin Wakil Ketua I Andi Ilham Zainuddin dan Wakil Ketua II H. Muh. Tauhid. Turut hadir dalam kunjungan tersebut anggota DPRD Budiamin, Syamsinar, Fadlan Sindangan, Andika, Ririn Prakarsa, serta Rahmat.
Dalam pertemuan itu, para legislator menyampaikan langsung kondisi masyarakat kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses energi listrik. Mereka berharap pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dapat memberikan perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep.
Anggota DPRD Pangkep dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya, Rahmat, menjelaskan bahwa masyarakat di pulau-pulau terluar hingga kini masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah dalam penyediaan listrik.
“Saya lahir di sana dan sangat tahu soal pulau terjauhnya Pangkep,” ujar Rahmat di hadapan jajaran Ditjen Ketenagalistrikan.
Rahmat memaparkan bahwa Kabupaten Pangkep memiliki 112 pulau dengan sekitar 90 pulau berpenghuni. Menurutnya, sebagian besar pulau memiliki jumlah penduduk yang cukup untuk menjadi sasaran program PLTS komunal.
“Khusus di Liukang Kalmas, Pulau Bangkauluang yang paling sedikit penghuninya sekitar 50 rumah. Selebihnya rata-rata sekitar 200 rumah. Jadi memang sangat memungkinkan mendapatkan bantuan program PLTS komunal karena sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyebut kebutuhan elektrifikasi di wilayah kepulauan sebenarnya telah terdata oleh PLN. Ia mengingat adanya sosialisasi program kelistrikan yang dilaksanakan pada November 2024 di Pulau Kalukuang dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
“Saya yakin sekali data tersebut sudah ada di PLN. Tahun 2024 saya hadir di Pulau Kalukuang saat sosialisasi program listrik. Saya ingat betul itu berlangsung pada November 2024,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Budiamin, turut menyuarakan harapan agar Kementerian ESDM dapat mengalokasikan program PLTS bagi masyarakat kepulauan, baik dalam bentuk PLTS komunal untuk fasilitas umum maupun PLTS individual bagi setiap rumah tangga.
Menurutnya, penyediaan energi listrik menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung aktivitas pendidikan, kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Pangkep berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan program elektrifikasi di pulau-pulau terluar sehingga masyarakat kepulauan memperoleh hak yang sama atas akses listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
