SHOOTLNEWS-PANGKEP, Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT PLN (Persero) ULP Pangkep dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (Diskopdag UKM) Kabupaten Pangkep, Kamis (17/9/2026).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Muhammad Lutfi Hanafi, SE, tersebut membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pemadaman listrik bergilir hingga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (kg).
Dalam rapat itu, Manager PLN ULP Pangkep, M. Solikhin, menjelaskan pemadaman listrik bergilir yang terjadi selama sekitar tiga pekan terakhir disebabkan adanya defisit daya pada sistem kelistrikan.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pasokan daya yang tersedia belum mampu mengimbangi tingginya beban puncak. Penurunan kemampuan pasokan juga dipengaruhi gangguan dan kendala operasional pada sejumlah pembangkit.
Salah satunya PLTB Jeneponto yang mengalami penurunan kemampuan pasokan daya. Selain itu, PLTA Poso, Bakaru dan Malea juga mengalami defisit air sehingga kemampuan pembangkit listrik tenaga air tersebut belum optimal.
“Langkah antisipasi dan penanganan telah dilakukan PLN sejak awal, salah satunya dengan mempercepat proses pemeliharaan jaringan dan pembangkit. Kami mohon dukungan seluruh masyarakat agar kondisi defisit daya ini dapat segera kembali normal,” ujar Solikhin.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep, Muhammad Lutfi Hanafi, berharap persoalan teknis yang terjadi pada sistem pembangkit dapat segera ditangani sehingga pemadaman tidak berlangsung lebih lama.
“Kita berharap kondisi kelistrikan bisa cepat pulih dan proses perbaikan segera tertuntas agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih lama,” tegas Lutfi.
Sementara itu, Kepala Diskopdag UKM Kabupaten Pangkep, Askur Abu Bakar, menyampaikan kondisi ketersediaan BBM dan LPG 3 kg di wilayah Pangkep.
Terkait LPG 3 kg, Askur menegaskan alokasi kuota untuk Kabupaten Pangkep tidak mengalami perubahan maupun pemotongan.
Menurutnya, keresahan masyarakat lebih banyak dipicu aksi panic buying setelah beredarnya informasi yang tidak benar atau hoaks mengenai LPG 3 kg yang disebut akan hilang dari pasaran.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya dugaan penyalahgunaan distribusi oleh oknum yang membawa LPG 3 kg ke wilayah Morowali karena tergiur harga jual yang lebih tinggi.
Saat ini, Kabupaten Pangkep memiliki tiga agen resmi LPG 3 kg dengan jalur distribusi hingga ke pengecer. Harga acuan di tingkat pengecer berada di kisaran Rp23.000 per tabung.
Untuk BBM, Diskopdag UKM Pangkep memastikan stok dan pasokan di wilayah tersebut dalam kondisi aman. Pengawasan dilakukan terhadap tujuh SPBU yang tersebar di Kabupaten Pangkep.
Pemkab Pangkep juga melakukan optimalisasi fasilitas operasional SPBU, termasuk penambahan fasilitas menjadi empat nozzle di masing-masing SPBU guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
“Saat ini situasi di tujuh SPBU di Pangkep sudah kondusif dan tidak ada lagi antrean panjang kendaraan seperti hari-hari sebelumnya. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu spekulatif,” ujar Askur.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Pangkep bersama pihak terkait untuk memastikan persoalan kelistrikan dan ketersediaan energi di daerah dapat segera ditangani, sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
