SHOOTLNEWS-PANGKEP, Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) harus menyusun skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur tahun 2026. Meski demikian, sejumlah proyek strategis tetap dipastikan berjalan, termasuk perbaikan jalan, penataan Alun-alun Pangkep, hingga penanganan titik rawan banjir.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas PU Kabupaten Pangkep, Andi Irwan, ST., MT., saat ditemui awak media Shootlinenews.id, H. Edos, di ruang kerjanya di Jalan Wirakarya, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Senin (3/8/2026).
Andi Irwan mengungkapkan, anggaran belanja modal Dinas PU tahun ini merupakan yang paling kecil selama dirinya memimpin instansi tersebut.
“Kalau tahun ini memang anggaran kita sangat terbatas. Setelah adanya efisiensi dari pemerintah pusat, banyak kegiatan yang terpaksa dihilangkan. Belanja modal yang kami kelola hanya sekitar Rp40 miliar dan itu sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp9 miliar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dana DAK tersebut difokuskan pada dua ruas jalan, yakni di Kecamatan Tompobulu senilai sekitar Rp6 miliar dan di Sigiri sebesar Rp3 miliar.
Sementara itu, anggaran lainnya digunakan untuk sejumlah pekerjaan jalan skala kecil, seperti Jalan Matahari, kawasan samping Kantor DPRD Pangkep, tambal sulam jalan dalam kota, hingga beberapa ruas di kecamatan lain.
Selain anggaran daerah, Dinas PU juga memperoleh bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp9 miliar yang akan dimanfaatkan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Di antaranya jalan menuju Ka’bah Muaddib yang akan dibeton, perbaikan ruas Panaikang-Maddumpu yang mengalami kerusakan akibat aktivitas angkutan material batu gunung, serta perbaikan jalan di belakang Pasar Sigiri.
“Kami bersyukur ada bantuan keuangan provinsi. Sejumlah ruas yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat akhirnya bisa ditangani tahun ini,” katanya.
Selain itu, Dinas PU juga merencanakan pengecoran jalan di depan Kodim 1421 Pangkep hingga depan Polres Pangkep. Namun pekerjaan tersebut ditunda hingga setelah peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Menurut Andi Irwan, penundaan dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun latihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka), mengingat proses pengerjaan beton membutuhkan waktu sekitar tiga minggu sebelum dapat dilalui kendaraan.
“Kalau dipaksakan sekarang, jalan harus ditutup sebagian dan itu bisa mengganggu aktivitas masyarakat serta latihan Paskibraka. Karena itu, sementara kami lakukan penambalan dulu, kemudian setelah Agustus baru dilakukan pengecoran,” jelasnya.
Dalam rangka menyambut pelaksanaan MTQ Korpri Nasional yang akan digelar di Pangkep, Dinas PU juga melakukan penataan Alun-alun Pangkep melalui pemasangan paving block dengan anggaran sekitar Rp1,7 miliar.
Menurutnya, penataan tersebut penting untuk mendukung kenyamanan peserta dan tamu dari berbagai daerah, terlebih karena Pangkep menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan nasional tersebut.
Ia mengatakan, sistem drainase di kawasan alun-alun juga diperbaiki dengan membangun saluran keliling, pemasangan pipa resapan, serta sejumlah titik biopori untuk meminimalkan genangan air.
“Kami berharap alun-alun menjadi lebih rapi dan nyaman. Kalau nanti masih ada titik yang tergenang, paving block mudah dibuka kembali untuk dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Terkait pekerjaan beton di Jalan Matahari yang sempat menjadi sorotan masyarakat, Andi Irwan menjelaskan bahwa ketebalan beton 15 sentimeter telah disesuaikan dengan kondisi konstruksi jalan yang dinilai masih baik.
Ia menegaskan, standar tersebut berbeda dengan jalan nasional yang umumnya menggunakan ketebalan 20 sentimeter karena menanggung beban kendaraan yang jauh lebih besar.
“Dasar jalannya masih bagus sehingga yang kami tangani hanya lapisan atasnya. Kerusakan di sana juga dipengaruhi genangan air yang sering terjadi,” katanya.
Mengenai persoalan banjir di kawasan Jalan Matahari dan sekitarnya, Andi Irwan menyebut tantangan terbesar bukan hanya kondisi drainase, tetapi juga perilaku sebagian warga yang menutup pintu air sehingga aliran air tidak berjalan normal.
Selain itu, sampah plastik yang menumpuk di saluran drainase juga menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air.
“Hampir 80 persen yang kami angkat dari drainase adalah sampah plastik, botol minuman, gelas plastik, dan kantong plastik. Sedimentasinya justru tidak terlalu banyak,” ungkapnya.
Saat ini, kata dia, pemerintah daerah bersama Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Jalan Nasional tengah melakukan kajian penanganan banjir, termasuk rencana pengerukan muara sungai agar kapasitas aliran air meningkat.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Andi Irwan mengaku pembangunan infrastruktur di Pangkep juga banyak terbantu melalui program pemerintah pusat, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Inpres Irigasi.
Ia menyebut, sejumlah anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan turut memperjuangkan masuknya program-program tersebut ke Kabupaten Pangkep sehingga beberapa ruas jalan dan jaringan irigasi tetap dapat dibangun meski menggunakan anggaran pemerintah pusat.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat tetap berlanjut sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pangkep dapat terus berjalan dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara bertahap,” tutupnya.
