SHOOTLINENEWS.ID-MAKASSAR | Komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali membuahkan hasil gemilang. Untuk ke-14 kalinya, Pangkep meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, dan diterima langsung oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, didampingi Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, di Kantor BPK Sulsel, Senin (26/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Yusran Lalogau menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Ia mengungkapkan bahwa opini WTP yang diraih merupakan hasil kerja keras dan sinergi semua pihak di lingkungan Pemkab Pangkep.
“Alhamdulillah, hari ini kita kembali menerima opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan kali ke-14 bagi Kabupaten Pangkep, dan yang ke-13 secara berturut-turut,” ujarnya bangga.
Bupati dua periode itu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulsel atas arahan, pembinaan, serta kerja sama yang telah terjalin selama ini.
“Insyaallah, seluruh temuan yang disampaikan BPK akan segera kami tindak lanjuti sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan dan akuntabilitas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep, Asri, menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP ke-14 ini merupakan hasil dari kerja kolektif dan arahan dari seluruh pimpinan daerah.
“Ini tidak lepas dari bimbingan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta kolaborasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Pangkep,” ungkap Asri.
Ia menambahkan, opini WTP bukanlah capaian yang mudah diraih. Opini ini diberikan oleh BPK setelah LKPD dinilai memenuhi sejumlah kriteria penting, yakni disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak ada pembatasan ruang lingkup terhadap penyajian data, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
“WTP adalah sebuah kewajiban, tapi kami juga menganggap ini sebagai prestasi. Tidak mudah mempertahankannya. Butuh konsistensi, komitmen, dan koordinasi lintas sektor,” tegasnya.
Raihan opini WTP ke-14 ini semakin mengukuhkan Kabupaten Pangkep sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang konsisten dalam pengelolaan keuangan negara. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan akuntabilitas, tetapi juga menjadi simbol integritas dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Pangkep berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
“Apa yang kita capai hari ini adalah hasil dari kerja keras dan sinergi seluruh pihak. Semoga ini menjadi motivasi untuk terus lebih baik ke depan,” tutup Bupati Yusran.
