SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali menggelar Rapat Paripurna Kedua dengan agenda tanggapan atau jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/11/2025), di ruang sidang utama DPRD Pangkep.
Rapat Paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, serta dihadiri oleh Wakil Bupati,Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, para camat, dan insan pers.
Dalam sambutan tertulis, Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang dibacakan Wakil Bupati Abdul Rahman Assegaf, menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan perhatian seluruh fraksi dalam memberikan masukan terhadap rancangan APBD 2026.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas saran, masukan, dan kritik konstruktif. Semua akan kami tindaklanjuti untuk penyempurnaan rancangan APBD agar lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati
Bupati menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan.
TANGGAPAN BUPATI TERHADAP SELURUH FRAKSI DPRD
Dorongan Fraksi Golkar: Anggaran Harus Berdampak Nyata
Fraksi Partai Golkar menekankan agar penyusunan RAPBD 2026 tidak sekadar berhenti pada angka-angka di atas kertas, tetapi harus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Golkar juga mendorong agar program kerja OPD berorientasi pada pencapaian RPJMD, memprioritaskan pengentasan kemiskinan, serta memastikan setiap proyek infrastruktur diselesaikan dengan sistem “tuntas”.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pangkep menyatakan bahwa pemerintah daerah selalu mengupayakan belanja modal dengan pendekatan efektif dan sesuai kemampuan fiskal.
“Belanja pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, masing-masing minimal 20% dan 10% sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Pemerintah juga terus mencari strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
Fraksi Gerindra: Efisiensi Anggaran dan Penguatan PAD
Fraksi Partai Gerindra menyoroti pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan efektivitas program prioritas. Fraksi ini mendorong peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, penagihan tunggakan PBB, serta optimalisasi aset daerah.
Selain itu, Gerindra meminta pemerintah memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek tertunda, memperhatikan hasil musrenbang desa, serta meningkatkan kesejahteraan guru mengaji, imam masjid, dan tenaga medis di wilayah terpencil.
Menanggapi hal itu, Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan fiskal dan memperkuat pengawasan keuangan.
“Kami akan memperkuat koordinasi antar-OPD, membentuk tim PAD, serta meningkatkan pengawasan untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah,” ungkapnya.
Pemerintah juga akan meninjau kembali pelaksanaan pasar malam agar tidak mengganggu omzet pedagang pasar resmi, serta mempercepat pembangunan tanggul di sejumlah pulau terdampak abrasi seperti Pamalikang, Dewakang, dan Saliriang.
Fraksi Amanat Bangsa (PAN-PKB): Fokus pada Pemerataan dan Kemandirian Ekonomi
Fraksi gabungan PAN–PKB memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Pangkep yang mengalokasikan anggaran besar untuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, fraksi ini menegaskan bahwa besar anggaran harus sejalan dengan besar manfaat.
Mereka menekankan pentingnya pemerataan mutu layanan, peningkatan infrastruktur yang membuka akses ekonomi di pulau-pulau, serta perhatian terhadap isu kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Selain itu, fraksi ini menilai perlunya sinkronisasi lintas sektor dalam penanggulangan pengangguran dan penguatan UMKM, serta mendorong digitalisasi sistem pajak daerah.
Menjawab hal itu, Bupati menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD 2026 akan difokuskan pada pemerataan mutu layanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang membuka keterisolasian wilayah.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya menambah daftar proyek, tapi benar-benar membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat peran perempuan, melindungi anak, dan memperluas program pelatihan vokasional serta inkubasi wirausaha muda.
Bupati menegaskan bahwa Pemkab Pangkep terus berinovasi melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta pembangunan yang berpihak pada wilayah kepulauan dan pedalaman.
Fraksi Demokrat: Pembangunan Harus Merata dan Berkeadilan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan fasilitas kesehatan melalui program Pangkep Sehat dan Homecare Service.
Fraksi ini juga menekankan agar pembangunan infrastruktur dirancang berdasarkan analisis manfaat dan biaya, serta memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Fraksi Demokrat berharap arah pembangunan dilakukan secara terpadu dan berkeadilan, dengan memperkuat akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan regenerasi tenaga kerja muda di sektor produktif.
Sementara dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, fraksi ini mendorong adanya sinergi lintas sektor dan kemitraan antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi Demokrat.
“Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan dan pedalaman, serta memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sulit mengakses fasilitas medis,” ujar Wabup Rahman Assagaf.
Pemkab Pangkep juga sepakat bahwa setiap pembangunan infrastruktur harus berbasis cost-benefit analysis dan berkelanjutan. Tahun 2026, pemerintah akan menitikberatkan kebijakan pada pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, agar tetap fungsional dan efisien.
Selain itu, pemerintah akan mengarahkan pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan secara terpadu serta memperkuat kemitraan lintas pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Fraksi PPP: Prioritaskan Jalan, Data Akurat, dan Pengawasan Ketat
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan sejumlah catatan strategis, mulai dari permintaan agar Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan pembangunan jalan yang tertunda akibat pengurangan DAK, hingga konsistensi dalam penerapan aturan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Fraksi PPP juga mendorong pemerintah untuk mengakomodir hasil reses DPRD minimal lima kegiatan dalam APBD, memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan, memperbaiki data penerima bantuan sosial, serta memperhatikan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.
Selain itu, Fraksi PPP meminta perhatian pemerintah terhadap abrasi pantai dan perbaikan PLTS terpadu di Pulau Balang Lompo, serta mendorong transparansi kegiatan reses DPRD melalui akun SIPD anggota dewan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan Fraksi PPP.
“Usulan prioritas jalan poros Bungoro Indah–Bontopanno akan dipertimbangkan sesuai kemampuan fiskal daerah dan kebijakan dana transfer pusat,” jelas Wakil Bupati.
Pemerintah juga menegaskan keseriusan dalam perlindungan lahan pertanian produktif, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Verifikasi data penerima bansos akan terus diperbarui, sementara pembangunan tanggul pemecah ombak akan diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Lebih lanjut, Pemkab Pangkep mendukung penggunaan pupuk organik sebagai solusi menjaga kesuburan tanah dan hasil pertanian, sekaligus memperkuat edukasi kepada petani melalui penyuluhan berkelanjutan.
“Seluruh saran Fraksi PPP menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi NasDem: Dorong Inovasi Pendapatan dan Efisiensi Anggaran
Fraksi Partai NasDem dalam pandangan umumnya menyoroti pentingnya optimalisasi pendapatan daerah yang dinilai masih memiliki potensi belum tergarap maksimal.
NasDem mendorong pemerintah agar lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru, meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta menekan pemborosan melalui efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Selain itu, Fraksi NasDem menekankan bahwa setiap program pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Daerah menyampaikan apresiasi dan sepakat bahwa penguatan digitalisasi sistem pendapatan daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
“Pemerintah sepenuhnya mendukung prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, dan akan terus melakukan evaluasi menyeluruh agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Wabup Rahman.
Ia menambahkan, arah pembangunan ke depan akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Fraksi Perjuangan Rakyat: Dorong Sinergi dalam Pembahasan APBD
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Rakyat menekankan pentingnya sinergi antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD 2026 agar berlangsung efektif, transparan, dan akuntabel.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah sepakat bahwa koordinasi yang baik merupakan kunci keberhasilan penyusunan APBD.
“Kami berkomitmen menjaga komunikasi yang konstruktif agar pembahasan RAPBD berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat,” tutup Wakil Bupati Abdul Rahman Assagaf.
“Kami berkomitmen menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan agar Pangkep tetap bersih dan lestari,” ujar Bupati.
“Kami ingin APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan pembangunan di setiap wilayah, termasuk kepulauan,” pungkas Bupati.
Menutup rapat, Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, menyampaikan apresiasi atas tanggapan pemerintah daerah yang komprehensif dan responsif terhadap pandangan fraksi-fraksi.
“Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus terus dijaga. Kita bersama memiliki komitmen untuk menghadirkan APBD yang benar-benar pro rakyat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Pangkep,” ujarnya.
Rapat paripurna kemudian ditutup secara resmi setelah seluruh tanggapan selesai dibacakan, menandai berlanjutnya tahapan pembahasan RAPBD 2026 ke tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Setelah rapat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah akan melaksanakan pembahasan lebih lanjut untuk menyelaraskan program prioritas, memastikan setiap kebijakan yang tertuang dalam APBD 2026 dapat dijalankan dengan efisien, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
