SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP | Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dalam rangka mendengarkan pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pangkep H. Abd. Haris Gani dari Partai Nasdem, yang digelar di Ruang Sidang A Gedung DPRD Kabupaten Pangkep, pada Rabu 26 Juni 2024
Rapat dihadiri Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau, Wakil Ketua DPRD Pangkep, beserta Anggota DPRD Pangkep yang hadir sebanyak 18 orang dari 35 Anggota, Sekretaris DPRD Pangkep Jufri Baso, Sekertaris Daerah Hj Suriani, Staf Ahli Bupati, para Asisten dan Pimpinanan Perangkat Daerah, Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah, para Sekretaris OPD, Para Camat Se Kab.Pangkep, dan Insan Pers.
Selanjutnya Rapat Paripurna dibuka dan terbuka untuk umum, dipimpin Abd Haris Gani dan memberikan kesempatan pertama kepada Fraksi Nasdem untuk menyampaikan pandangan umum.
Pembacaan pandangan umum, yang disampaikan Hj Hardianti terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan beberapa catatan antara lain Dalam penentuan target PAD disetiap dinas agar kiranya dikordinasikan lebih baik agar penentuan targetnya lebih profesional, Fraksi Nasdem mendorong upaya maksimal pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal pengelolaan PAD baik berupa retribusi daerah pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, dan perlu dipertegas bahwa keterlibatan dan sinergitas semua pihak sangat diperlukan untuk mendongkrak kembali peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat prosedur yang sederhana yang memudahkan wajib pajak.”
Di akhir pandangannya Hj Hardianti, sampaikan Fraksi Nasional Demokrat menyetujui ranperda APBD Pangkep Tahun 2023 untuk dibahas pada sidang lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”tutupnya
Dilanjutkan pembacaan pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar lewat juru bicara Budiamin.SE.
Bahwa untuk melaksanakan seluruh program pembangunan di Kabupaten Pangkep dengan berlandaskan RPMJ visi misi bupati dan wakil bupati dan penuntasan seluruh program dengan berbasis pola tuntas.”
Mengarahkan ke kebutuhan masyarakat dan mendesak yang berskala prioritas sebagai contoh mengantisipasi pergantian musim yang mengakibatkan banjir dan bencana alam lainnya yang tiap tahun terjadi maka harus ada alokasi anggaran ke badan bencana dalam rangka penanganan bencana tersebut, begitu juga di sektor kesehatan harus dimaksimalkan pelayanan pada masyarakat dan anggaran yang terkait khusus penyediaan obat agar dapat terpenuhi,
Mencermati realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan distribusi daerah yang masih rendah maka fraksi Golkar menyarankan agar ada upaya intensif dari OPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah untuk memaksimalkan kinerjanya agar target target tersebut dapat tercapai.
Fraksi Golkar menyampaikan beberapa hal ;
1. Berpendapat bahwa perlu ada evaluasi kinerja bagi pimpinan OPD yang mengelola pajak dan retribusi daerah yang pencapaian nya sangat rendah.
2.Mendorong untuk antisipasi peluang pencapaian target yang tidak sesuai maka sangat perlu dilakukan kebijakan efisiensi penggunaan anggaran khususnya di belanja rutin dan belanja barang dan jasa.
3.Berharap agar ada upaya atau solusi untuk alokasi anggaran bagi pembayaran seluruh THL
4.Mendorong agar ada upaya perubahan mindset bagi setiap OPD yang hampir setiap tahun selalu berupaya menghabiskan anggarannya di akhir tahun.
5.Mendorong penuntasan dan evaluasi yang ketat terhadap kegiatan pekerjaan fisik di setiap OPD.
6.Berharap untuk ada upaya serius dalam penanganan dan pengelolaan persampahan.
Terkait pengelolaan parkir rumah sakit batara siang, Fraksi Golkar menyarankan agar pengelolaan yang selama ini dilaksanakan oleh Perumda dikembalikan ke pihak rumah sakit karena dari hasil pencermatan adanya temuan tunggakan senilai 120 JT selama 6 bulan tidak terbayarkan ke pihak rumah sakit.
Akhirnya Fraksi Partai Golkar menerima dan menyetujui Rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 untuk dibahas pada tingkat persidangan selanjutnya.”tutup Budiamin
Dari Fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara H.Muh. Lutfi Hanafi memberikan beberapa tanggapan sebagai berikut,
Dalam APBD 2023 yang telah dianggarkan masing masing pendapatan sebesar 1.536.645.123 triliun sedangkan realisasi sebesar pendapatan 1.504.000.000 triliun atau 97,87% khusus pendapatan daerah.
Fraksi Gerinda memberi komentar berdasarkan pengajuan data dalam rancangan Perda tersebut sebagai berikut ;
1. Pendapatan
Masih adanya beberapa jenis pendapatan daerah yang tidak memenuhi target, sebagaimana yang telah ditetapkan bahkan tidak mencapai 50%, seperti 1 pajak bumi pedesaan dan perkotaan yang 41,7% demikian juga dia perolehan di atas tanah dan bangunan yang hanya mencapai 49,7%.
Secara khusus fraksi Partai gerinda menyarankan agar para kepala desa/kelurahan bersama aparatnya terlibat dalam penagihan PBB, kalau perlu dibentuk Tim Penagih.
2.Retribusi Daerah
Dalam tahun 2023 yang pencapaiannya jauh dibawah target seperti retribusi pelayanan persampahan yang hanya mencapai 34,14 %, retribusi pelayanan parkir 40,93 %, retribusi tempat pelelangan ikan 35,48 %, retribusi terminal 14 %, retribusi tempat rekreasi 14 %, retribusi izin mendirikan bangunan yang hanya mencapai 22,30 % ini kalau melihat pesatnya pembangunan perumahan masyarakat namun IMB jauh dari target yang kita harapkan.
Dan yang paling memprihatinkan adalah penerimaan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD yang tidak ada realisasi penerimaan. padahal kita telah memberikan bantuan penyertaan modal kerja kepada Perusda terkhusus ke DPR, tapi Alhamdulillah DPR telah menyampaikan bahwa sampai bulan kemarin sudah tidak minus lagi.”Jelas Lutfi
3. Belanja Modal
Adanya beberapa proyek atau kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum dianggarkan seperti penggadaan CCTV, pembuatan kolam budidaya di Tompobulu Balocci berikutnya taman bermain di Tugu bambu runcing, juga belum dianggarkan sebelumnya, serta pemasangan papan penerima bantuan atau pemberi manfaat yang sudah dianggarkan tetapi belum direalisasikan, proyek persampahan di Desa Padang Lampe belum berfungsi karena lokasi pembuangan sampah berjauhan dengan mesin pengolahan sampah yang digunakan dan cukup besar dan akan jadi percontohan di Sulawesi Selatan.
Dan selanjutnya masalah pembangunan pasar Matojeng yang tidak kunjung dibangun padahal sudah disiapkan oleh Balai Kereta, dan sudah kami kordinasikan dengan balai agar pemerintah menyurat kembali.”
Sedangkan Fraksi Gerakan Indonesia Raya H Lutfi Hanafi juga sepakat untuk diadakan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan jenjang-jenjang persidangan selanjutnya.”tutup H.Lutfi
Dilanjutkan dari Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Ir.H.Abd Rasyid.M.Si. menyampaikan pandangan umum,
Adapun APBD 2023 yang telah disetujui bersama antara Legislatif dan eksekutif sebanyak Rp1.536.645.123.532 triliun dan realisasi sebanyak Rp1.540.056.679.000, triliun atau sama dengan 97,87%.
Adapun saran dan masukkan dari fraksi PDIP perjuangan sebagai berikut setelah mencermati setiap OPD pada akhir bulan Juni 2024 masih belum ada OPD yang mencapai realisasi target pendapatan 50%, selanjutnya perlunya dioptimalkan pendapatan di setiap OPD agar PAD kita dapat tercapai kepada setiap yang telah diberikan target pendapatan.”
Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan akhirnya menyetujui pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 untuk dibahas pada jenjang persidangan berikutnya.”Tutup H Abd.Rasyid
Pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera melalui juru bicaranya Syahrul.
Pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) patut diapresiasi secara positif Karena pencapaian tersebut menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan dapat dipertanggung jawabkan akan tetapi beberapa rekomendasi dari Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia terkait laporan hasil pemeriksaan perlu untuk ditindaklanjuti sekaligus kami dari Fraksi Karya Pembangunan Sejahtera memberikan pandangan dan catatan hal ini semata-mata merupakan bentuk ikhtiar kami dalam mewujudkan Good governance pada lingkup pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan menuju arah yang lebih baik.
Menanggapi Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 yang telah disampaikan maka ada beberapa poin untuk menjadi masukan yang akan kami sampaikan, pertama berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang menjelaskan dan mengamanatkan bahwa laporan keuangan merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD maka kami dari fraksi KPS meminta penyerahan lebih awal LHP BPK diberikan kepada para anggota dewan sehingga APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlihat jelas dan transparan.
“Kami dari fraksi KPS melihat bahwa pemerintah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan belum maksimal dalam pengelolaan pendapatan daerah yang salah satunya disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah.”
Perlunya regulasi daerah yang dibuat ataupun sedang disesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi dalam rangka penertiban aset daerah untuk mencegah potensi kerugian dan penyalahgunaan aset keuangan daerah.”
Fraksi Partai Pembangunan Sejahtera menyatakan dapat menyetujui untuk dibahas pada jenjang persidangan dan pembahasan berikutnya melalui alat kelengkapan yang telah dibentuk.”Tutup Syahrul
Sementara Bupati Pangkep MYL dalam sambutannya mengatakan terima kasih untuk semua Fraksi atas pandangan umum tentang LPJ APBD Tahun 2023, dan menyetujui untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, saya selaku Bupati merangkum secara keseluruhan bahwa kita semua pasti sudah menyampaikan paling mengutamakan yaitu masalah bagaimana peningkatan PAD ini bisa dimaksimalkan.
Lebih lanjut Bupati mengharapkan semua pimpinan OPD agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD ), baik itu melalui pajak retribusi parkir, sampah, dan IMB, dan lainnya adapun kendala kendala yang ditemukan dilapangan agar segera disampaikan pada pimpinan OPD masing-masing.
Dan mengharapkan kepada inspektorat bersama timnya meningkatkan pengawasan dengan melihat langsung proses penerimaan retribusi dilapangan.
Adapun catatan-catatan dari semua fraksi yang hadir pada kegiatan hari ini, akan menjadi catatan saya, akan saya tindaklanjuti melalui para pimpinan OPD masing-masing,
Semoga apa yang dilakukan para pimpinan OPD kami bukan untuk hal yang lain, tetapi betul-betul untuk memberikan pelayanan sebagai pemerintah kepada masyarakat ini bisa maksimal namun tetap kami butuh masukkan dari anggota DPR agar kinerja para pimpinan OPD masing-masing bisa lebih memaksimalkan lagi.”tutup Bupati
