SHOOTLINENEWS.ID – PANGKEP | Rapat Paripurna DPRD Pangkep Penyerahan Rekomendasi LKPJ Bupati Pangkajene dan Kepulauan dipimpin Ketua DPRD Pangkep H Abd Haris Gani.S.Sos, M.Si., dilaksanakan di Ruang Sidang A Kantor DPRD Kabupaten Pangkep , Kamis (16/5/2024)
Rapat dihadiri Wakil Bupati Pangkep, para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkep, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkep, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah, para Camat, undangan dan insan pers.
Rapat paripurna berikutnya dibuka dan terbuka untuk umum dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pangkep H Abd Haris Gani, dan selanjutnya pembacaan tanggapan DPRD atas LKPJ Bupati Pangkajene dan Kepulauan dibacakan olah Ir Alfian Muis dari Fraksi Golkar.
Mengawali sambutannya Alfian Muis menyampaikan kata bijak, “Menjadi hebat itu hal biasa tapi kita bisa lebih hebat kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain,”
Alfian Muis sampaikan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran 2023, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Pangkep telah disampaikan kepada DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya dibahas di DPRD sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD, LKPJ kepala daerah merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai ketentuan dalam pasal 69 ayat 1 undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah LKPJ dimaksudkan sebagai informasi hasil penyelengaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran.”tuturnya
Lebih lanjut Alfian Muis bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2023 telah dibahas melalui panitia khusus LKPJ DPRD bersama tim penyusun LKPJ pemerintah daerah selama 2 hari dari tanggal 16 sampai 17 April 2024 , dengan masukan berapa rekomendasi sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintah untuk tahun mendatang sebagai berikut ; secara umum Rekomendasi yang telah kami terbitkan sebagai berikut;
Pertama perlunya dalam perencanaan berbasis money follow program dengan perencanaan pembangunan yang holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai program prioritas yang sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Pangkep yang bertujuan untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, program pembangunan yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan komitmen dokumen perencanaan yang partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.”
Kedua perlunya peningkatan Pendapatan asli daerah dengan melakukan optimalisasi pendapatan baik berupa pajak dan Retribusi dengan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pemungut pajak dan retribusi dengan kualitas yang memadai sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pencapaian target untuk meminimalisir kebocoran penerimaan pendapatan.
Ketiga perlunya evaluasi kinerja bagi masing-masing perangkat daerah yang lebih terukur mulai tahapan perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil tahapan akuntabilitas kinerja dan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pada tahapan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pelaksanaan capaian serta pelaporan.”
Adapun Rekomendasi kepada masing-masing perangkat daerah sebagai berikut ;
Dinas Lingkungan Hidup :
Perluhnya mengedukasi masyarakat sekitar pasar agar memiliki tempat sampah di depan rumah masing-masing sehingga sampah tidak lagi dibuang di areal pasar.
Perlunya memaksimalkan Retribusi persampahan di perumahan dengan melibatkan penagihan oleh developer perumahan dan penyesuaian tarif baru.
Perlu tambahan anggaran khusus untuk penyediaan sarana dan prasarana persampahan seperti alat kebersihan sampah dan penyediaan suku cadang kendaraan operasional mobil sampah.
Pansus juga merekomendasikan agar audit internal oleh pemerintah daerah atau inspektorat terhadap capaian retribusi pelayanan sampah atau kebersihan untuk tahun 2023 yang jumlahnya sangat minim.
Dinas Perhubungan :
Perlu penerapan dan pelaksanaan terhadap hasil uji petik titik parkir dengan penyesuaian retribusi baru yang berlaku.
Perlunya menempatkan petugas yang berintegritas untuk memaksimalkan pemasukan Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan.
Perlu untuk penertiban dengan kontrol secara berkala terhadap petugas parkir dan peningkatan sistem penggajian yang layak untuk petugas parkir, untuk mencegah kebocoran atau manipulasi setoran retribusi.
Perlunya pengawasan dan ketegasan atas kerjasama yang dilakukan antara organisasi masyarakat terhadap pengelolaan parkir sehingga pendapatan retribusi parkir lebih maksimal.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang :
Sangat penting ada kerjasama dengan aparat desa atau kelurahan dalam hal mengedukasi masyarakat tentang.
Perlunya pelaporan dan pengurusan penertiban, Izin Mendirikan Bangunan untuk memaksimalkan penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung.
Rekomendasi pansus juga menyarankan agar masyarakat dibantu untuk kelengkapan administrasi dan teknis dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan seperti penyediaan tenaga tehnik gambar dan pembuatan perhitungan rencana anggaran biaya.
Dinas Ketahanan Pangan :
Perlunya keakuratan data dalam hal pemetaan pada program penanganan kerawanan kerawanan pangan terhadap penerima bantuan cadangan pangan.
Perlunya memperkuat sinergitas program dan kegiatan bidang ketahanan pangan dan gizi dengan meningkatkan ketersediaan pangan dan mendorong peningkatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting.
Kelima Dinas Sosial :
Perlunya anggaran pelaksanaan sosialisasi pemutakhiran atau validasi data pada musyawarah desa atau kelurahan untuk update data terpadu kesejahteraan sosial DPKS.
Perlunya pelabelan pemberian label berupa pengecatan atau penempelan stiker pada rumah masyarakat penerima manfaat bantuan sosial, guna menekan tingginya angka kemiskinan.
Perlunya kecermatan program dan kegiatan sosial dalam hal pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka masyarakat miskin.
Dinas Pertanian :
Perlu memaksimalkan retribusi rumah potong hewan milik pemerintah dan melakukan kontrol secara berkala terhadap kesehatan hewan sebelum dipotong yang akan dijual dimasyarakat.
Perlunya pendataan dan regulasi untuk penarikan retribusi pada RPH milik pribadi atau individu dengan melakukan kontrol kerjasama pemberian kelayakan RPH dan pemberian bantuan alat potong.
Perlu pemetaan dan kajian terhadap wilayah pertanian yang berkesesuaian dengan jenis tanaman dan jenis tanah sehingga hasil pertanian dapat maksimal dan unggul.
Dinas Perikanan :
Perlu penerapan dan pelaksanaan terhadap hasil uji petik retribusi dengan membangun komitmen bersama para punggawa ikan di tempat pelelangan ikan dalam hal memaksimalkan penerimaan retribusi. (Pelelangan khusus ikan bandeng)
Perlunya pendataan dan regulasi yang mengatur retribusi tempat pelelangan ikan atau bongkar muat ikan yang fasilitasnya belum disiapkan pemerintah tetapi berada didalam wilayah pemerintah daerah.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :
Perlunya melakukan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata terhadap tempat wisata yang sudah ada dibutuhkan kajian pengembangan objek pariwisata dalam prespektif kemandirian peran serta masyarakat yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal bersumber dari memelihara kelestarian alam, nilai sosial budaya, ekonomi guna memberikan kontribusi bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah daerah.
Kemudian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian :
Perlunya kesesuaian penarikan retribusi pelayanan pasar dan melakukan komunikasi dengan organisasi masyarakat guna menghindari kebocoran penerimaan dan penyetoran retribusi.
Perlunya kajian ujipetik potensi peningkatan retribusi Pasar Grosir atau pertokoan.
Kesepuluh Perusahaan Umum Daerah Mappatuwo
Perlu memaksimalkan pengolahan terhadap kontrak kerjasama jenis-jenis usaha peningkatan target Deviden yang nantinya akan berkontribusi terhadap penghasilan pendapatan asli daerah.
Bank Perkreditan Rakyat :
Perlu ada perbaikan manajemen terutama untuk kelengkapan organisasi dan setahu kita bawa sampai sejauh ini bank perkreditan rakyat belum ada strukturnya menyangkut dewan pengawas, serta sesuai ketentuan bahwa ada perlu perubahan nama organisasi untuk bank perkreditan tersebut.
Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan terhadap LKPJ Bupati, berupa rekomendasi sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan anggaran serta penyusunan peraturan daerah dan atau kebijakan strategis Bupati.
Ada kata bijak yang perlu kami sampaikan,” Berpikir positiplah dalam menghadapi segala tantangan karena keyakinan dan semangat adalah dua kunci utama dalam meraih kesuksesan, Mari jaga kebersamaan saling membahu dan terus berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama.” tutup Alfian Muis
Ditempat yang sama Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana menyampaikan terima kasih atas catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh panitia khusus DPRD yang sekaligus akan menjadi rekomendasi catatan strategis yang berisikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran 2023.”pungkasnya
Adapun hasil pencapaian program yang dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.”
Adapun seluruh catatan dan rekomendasi DPRD akan menjadi masukan dan sumbang saran yang sangat berharga bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan penyelengaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.”
Ditambahkan Syahban Sammana bahwa pada tahun anggaran 2023 banyak keberhasilan yang telah kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini membuktikan bahwa cukup banyaknya pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dari berbagai bidang yang telah dicapai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, walau kita harus dalam beberapa hal masih terdapat kelemahan, kekurangan dan ketidak puasan masyarakat kita menyadari bersama bahwa tantangan pembangunan kita hadapi kedepan semakin kompleks sejalan dengan tuntutan dinamika tingkat pembangunan yang juga semakin berkembang, olehnya itu saya mengajak kepada seluruh komponen untuk bergerak bersama dalam upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah kita, upaya upaya yang dapat dan terus kita lakukan yaitu melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah yang tetap mengedepankan pencapaian Visi Misi dan program dasa cita Pangkep hebat serta melalui penyiapan Rencana kerja pemerintah daerah dan yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Akhirnya Wakil Bupati Syahban Sammana, menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Pangkep , panitia khusus DPRD Tim kerja dan seluruh jajaran perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, termasuk jajaran pemerintah desa dan kelurahan, masyarakat dan pihak swasta serta seluruh stakeholder pembangunan yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan pada tahun 2023.” tutup Syahban Sammana
(H.Edos)
