SHOOTLINENEWS ID-PANGKEP | Polemik mengenai status tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep kembali mencuat. Tidak diperpanjangnya Surat Keputusan (SK) sejumlah honorer yang telah lama mengabdi membuat keresahan di kalangan pegawai non-ASN ini.
Puluhan honorer dari berbagai instansi hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Pangkep, Jumat (18/9/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkep.
Salah satu perwakilan honorer, Faizal, yang telah mengabdi selama 20 tahun di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), mengaku kecewa dengan tidak diperpanjangnya SK pada tahun ini. Menurutnya, hal tersebut menjadi hambatan besar bagi dirinya dan rekan-rekan untuk bisa ikut seleksi PPPK.
“Saya heran di tahun 2025 SK tidak diperpanjang. Hal ini dianggap terputus sebagai syarat ikut PPPK paruh waktu,” ungkap Faizal dalam forum tersebut.
Ia juga menekankan perlunya kehadiran Bupati Pangkep agar tenaga honorer bisa berdialog langsung mengenai solusi yang diharapkan.
“Saya minta agar saya dan teman-teman diakomodir untuk bertemu dengan bapak bupati, duduk bersama terkait permasalahan ini,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Budiamin, menyampaikan bahwa pihaknya berharap pertemuan kali ini bisa menjadi titik terang bagi honorer.
“Kami berharap pertemuan hari ini di rapat dengar pendapat menjadi pertemuan terakhir yang akan menghasilkan solusi dan keputusan terbaik,” ujarnya.
Budiamin menegaskan, DPRD tidak tinggal diam dalam memperjuangkan nasib honorer. Sejumlah upaya telah dilakukan, mulai dari pertemuan dengan instansi terkait di daerah hingga pembahasan di tingkat pusat bersama Komisi II DPR RI. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kewenangan final tetap berada pada pimpinan daerah.
“DPRD sudah berusaha memperjuangkan melalui pertemuan dengan semua instansi, bahkan kami perjuangkan ke Komisi II DPR RI. Namun keputusannya sama: semua terkait honorer kembali ke pimpinan daerah,” tegasnya.
Dengan adanya forum ini, diharapkan komunikasi antara tenaga honorer, DPRD, dan pemerintah daerah dapat menemukan jalan tengah yang adil, sekaligus memberikan kepastian atas pengabdian panjang para honorer di Kabupaten Pangkep.
