SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP |Krisis logistik dan lambatnya penyerapan gabah petani kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pangkep. Kamis (8/5/25)
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, H. M. Lutfi Hanafi, S.E., dan Wakil Ketua DPRD Muhtar Salih ini menjadi wadah penyampaian aspirasi petani yang selama ini menghadapi tantangan berat dalam menjual hasil panen mereka ke Perum Bulog.
Isu utama yang mengemuka dalam rapat tersebut adalah keterbatasan sarana transportasi Bulog yang dinilai menjadi biang kerok lambatnya proses penyerapan gabah di lapangan. Masalah ini disampaikan secara tegas oleh Kapt Inf. Muhammad Nawir, perwakilan dari Kodim 1421 Pangkep.
“Kami mohon perhatian serius dari DPRD untuk menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat. Keterlambatan pengangkutan gabah membuat petani kami merugi besar. Bahkan, Babinsa kami sampai harus menginap di lokasi panen demi menjaga gabah agar tidak dijual murah ke pengusaha lokal,” ungkap Nawir.
Ia mengungkapkan, gabah hasil panen kerap tertahan hingga empat hari karena minimnya kendaraan dan mitra Bulog yang hanya tersedia di luar Kabupaten Pangkep, yaitu di Maros dan Sidrap. Tak hanya itu, ketidakhadiran fasilitas pengeringan memadai memaksa petani menjual gabah dalam kondisi lembab di bawah harga pasar—sebuah realitas pahit yang berbanding terbalik dengan harga patokan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Jika tidak dikeringkan, gabah akan berkecambah dalam karung dan menurunkan kualitas secara drastis. Dalam keadaan terjepit, petani terpaksa menjual di kisaran Rp 6.100 hingga Rp 6.300 hanya untuk menutup modal tanam,” jelas Nawir.
Sebagai solusi, perwakilan Bulog Makassar, Arfendi Iskandar Putra, memperkenalkan metode pengeringan alternatif bernama “solartum”, yakni teknologi sederhana berbasis tenaga surya yang diklaim lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ia menambahkan bahwa solartum bisa menjadi opsi realistis untuk membantu petani mengurangi kehilangan hasil pascapanen, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi cuaca.
Namun, usulan ini mendapat tanggapan kritis dari Andi Sadda yang mengingatkan agar dampak lingkungan dari teknologi pengeringan massal juga harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil.
Wakil Ketua Komisi II, Muhtar Salih, menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Ia berjanji akan membawa suara petani Pangkep ke tingkat pusat, serta mendorong perbaikan sistem distribusi dan pengadaan fasilitas pengering gabah di tingkat daerah.
“Kami akan kawal dan perjuangkan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Namun kami juga mengimbau para petani untuk tetap mengikuti regulasi yang ada agar upaya kita selaras demi kesejahteraan bersama,”ujarnya.
Senada dengan itu, perwakilan Kelompok Tani Pangkep, Muhtar, menegaskan bahwa TNI yang selama ini mendampingi petani tidak bisa disalahkan atas lemahnya sistem distribusi Bulog. Ia mendorong Kementerian Pertanian agar segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme kerja Bulog di daerah.
Rapat dengar pendapat ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian di Pangkep masih menghadapi tantangan struktural yang serius. Dari keterbatasan transportasi, minimnya fasilitas pengeringan, hingga kecepatan respon Bulog—semuanya menjadi benang kusut yang harus segera diurai demi menjamin keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani lokal.
Komitmen DPRD dan keterlibatan berbagai pihak dalam forum ini memberikan harapan bahwa perbaikan nyata bisa segera diwujudkan—dengan satu tujuan: menjadikan Kabupaten Pangkep sebagai sentra pertanian yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi.
