JAKARTA . Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No.29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026).
Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, serta Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.
Dalam pertemuan itu, Firdaus memaparkan perkembangan SMSI yang kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers dengan jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi di Indonesia.
Firdaus menyebutkan, kekuatan jaringan media anggota SMSI siap mendukung penyebarluasan informasi pembangunan desa dan penguatan komunikasi publik hingga ke daerah.
“Kami ingin membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola pemerintahan desa,” ujar Firdaus.
Ia menegaskan, dukungan SMSI akan dijalankan sesuai fungsi pers melalui penyampaian informasi objektif, edukasi publik, hingga kontrol sosial sebagaimana amanat Undang-Undang Pers.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani menilai penguatan desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa.
Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjadi garda terdepan dalam memastikan pemerintahan desa berjalan transparan dan berpihak kepada rakyat.
“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menambahkan, kolaborasi bersama SMSI menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dan upaya membangun gotong royong menjaga desa.
Ia juga mengungkapkan ABPEDNAS telah menjalankan program kreatif pengawasan desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa”.
Audiensi ditutup dengan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah di seluruh Indonesia.
