SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP |Upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Tahun 2025 yang digelar di ruang pola lantai II Kantor Bupati Pangkep, Kamis (11/12/25).
Acara yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pangkep ini dibuka langsung oleh Bupati Pangkep Dr. H. Muh. Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si.
Kegiatan berlangsung dengan antusias dan dihadiri oleh berbagai unsur penting daerah, termasuk Wakapolsek Labakkang Ipda Abdul Haris yang mewakili Polsek Labakkang dalam memperkuat komitmen bersama menjaga keamanan wilayah.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan peran aktif aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial dalam mencegah serta menangani potensi konflik sosial. Pemerintah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor demi mewujudkan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif di seluruh wilayah Pangkep.
Adapun sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga yang hadir antara lain:
• Bupati Pangkajene dan Kepulauan Dr. H. Muh. Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si
• Kapolres Pangkep AKBP Husni Ramli, S.I.K., M.Tr.Ops.La
• Dandim 1421 Pangkep (diwakili)
• Kajari Pangkep (diwakili)
• Kementerian Agama Kab. Pangkep (diwakili)
• Para camat se-Kabupaten Pangkep
• Kasi Trantib se-Kabupaten Pangkep
• Kapolsek se-Kabupaten Pangkep
• Danramil se-Kabupaten Pangkep
• Seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Pangkep
Di tempat terpisah, Kapolsek Labakkang AKP Sofyanto, S.H. menegaskan bahwa sosialisasi ini penting sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi potensi konflik di masyarakat.
“Sosialisasi ini adalah kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah serta menyelesaikan potensi konflik secara damai sebelum membesar. Hal ini dilakukan melalui pemahaman aturan hukum, peningkatan toleransi, diskusi, mediasi, dan peran aktif aparat serta tokoh masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial, keamanan, dan persatuan bangsa,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan pendekatan humanis.
“Tujuannya agar konflik dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, bukan kekerasan fisik, dengan melibatkan seluruh stakeholder dari pemerintah pusat hingga tingkat desa,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar-instansi serta membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama menjaga kondusivitas wilayah Pangkep.
