PANGKEP – Menjelang berakhirnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Anggota DPRD Pangkep, Syamsinar, menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian serius di berbagai wilayah, khususnya di Kelurahan Bonto Kio dan Kelurahan Mappasaile, dan Kelurahan Tumampua serta kawasan Kampung Nelayan di Labakkang.
Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan sidang dan peserta rapat paripurna, Syamsinar menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.
Ia mempertanyakan kesiapan implementasi Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan sampah dan berharap aturan tersebut dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Menurutnya, masih banyak titik yang dipenuhi tumpukan sampah sehingga mengganggu kebersihan dan kenyamanan masyarakat.
“Masalah sampah ini harus menjadi program prioritas. Kita masih melihat sampah berserakan di sejumlah wilayah. Saya berharap instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dapat mengambil langkah yang lebih spesifik dan terarah untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Syamsinar.
Selain persoalan sampah, Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep itu juga menyoroti kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang banyak mengalami kerusakan. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah lampu jalan di lorong-lorong desa dan kelurahan saat ini padam sehingga mengurangi rasa aman dan kenyamanan warga pada malam hari.
Syamsinar meminta adanya sinergi yang lebih kuat antara pengelola PJU dan PLN untuk melakukan pendataan serta percepatan perbaikan lampu yang rusak.
Perhatian khusus juga disampaikannya terhadap kondisi penerangan di kawasan belakang Jawatan yang dinilai sangat gelap pada malam hari. Menurutnya, beberapa lampu yang digunakan merupakan tipe khusus dengan harga cukup mahal dan saat ini sebagian besar sudah tidak berfungsi.
“Yang terpenting adalah bagaimana kawasan tersebut kembali terang. Apakah menggunakan tipe lampu yang sama atau mencari alternatif lain yang lebih efisien, saya berharap ada solusi yang segera dilakukan,” katanya.
Tidak hanya itu, Syamsinar juga menyampaikan keluhan warga Kampung Nelayan terkait krisis air bersih yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia mengungkapkan bahwa jaringan pipa dan meteran air telah terpasang sejak tahun 2022, namun hingga kini air belum pernah mengalir ke rumah-rumah warga.
Akibat kondisi tersebut, sekitar 50 kepala keluarga harus membeli air menggunakan jeriken untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK).
“Ini menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat. Infrastruktur sudah ada, tetapi belum berfungsi. Warga sudah terlalu lama menunggu,” tegasnya.
Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan, pihak PDAM disebut telah berjanji menyiapkan pompa air sebagai solusi. Karena itu, Syamsinar meminta dukungan pimpinan DPRD untuk mengawal realisasi komitmen tersebut agar masyarakat segera mendapatkan akses air bersih yang layak.
Di akhir penyampaiannya, Syamsinar menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Apa yang saya sampaikan adalah amanah dan aspirasi masyarakat yang menjadi tugas kami untuk diperjuangkan,” tutupnya.
Masukan yang disampaikan Syamsinar mendapat perhatian dalam forum rapat paripurna dan diharapkan menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah daerah serta instansi terkait demi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkep.
