SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali menggelar Rapat Paripurna Kedua dengan agenda tanggapan atau jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (11/11/2025), di Ruang Sidang Utama DPRD Pangkep.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Abdul Rahman Assagaf, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, camat, dan insan pers.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati Abdul Rahman Assagaf, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh fraksi DPRD dalam memberikan saran, kritik, dan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD 2026.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas saran dan kritik yang membangun. Semua akan kami tindaklanjuti demi penyempurnaan rancangan APBD agar lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Wabup Rahman membacakan sambutan Bupati.
Bupati menegaskan bahwa arah penyusunan APBD 2026 difokuskan pada penguatan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk wilayah kepulauan.
Tanggapan Pemerintah Daerah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD
Fraksi Golkar: Anggaran Harus Berdampak Nyata
Fraksi Partai Golkar menekankan agar penyusunan RAPBD 2026 tidak sekadar formalitas angka, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menegaskan komitmen menjaga efektivitas belanja modal dan memastikan porsi anggaran pendidikan dan kesehatan masing-masing minimal 20% dan 10% sesuai regulasi.
Fraksi Gerindra: Efisiensi Anggaran dan Penguatan PAD
Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya efisiensi anggaran serta peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan optimalisasi aset. Wabup menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat koordinasi antar-OPD, membentuk tim penguatan PAD, dan meningkatkan pengawasan keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti penyelesaian proyek tertunda, perlindungan wilayah pesisir dari abrasi, serta perbaikan PLTS di kepulauan.
Fraksi PAN–PKB: Pemerataan dan Kemandirian Ekonomi
Fraksi gabungan PAN–PKB mengapresiasi alokasi besar untuk pendidikan dan kesehatan, namun menekankan pentingnya pemerataan manfaat hingga ke wilayah kepulauan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan dasar, membuka akses ekonomi baru, serta memperluas program pemberdayaan perempuan, pelatihan vokasi, dan digitalisasi pajak daerah.
Fraksi Demokrat: Pembangunan Merata dan Berkeadilan
Fraksi Demokrat menyoroti pemerataan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan. Wabup Rahman menjelaskan bahwa Pemkab Pangkep akan memperluas jangkauan program Pangkep Sehat dan Homecare Service, serta memastikan setiap pembangunan infrastruktur berbasis analisis manfaat dan keberlanjutan.
Fraksi PPP: Jalan Prioritas dan Data Akurat
Fraksi PPP meminta perhatian terhadap pembangunan jalan tertunda, pembaruan data bansos, dan penanganan abrasi di kepulauan. Pemerintah menegaskan kesiapan menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kemampuan fiskal dan terus memperkuat validasi data sosial serta penggunaan pupuk organik ramah lingkungan bagi petani.
Fraksi NasDem: Dorong Inovasi Pendapatan dan Efisiensi Belanja
Fraksi NasDem menekankan optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah daerah menyatakan sepakat, dan akan mempercepat digitalisasi sistem pendapatan daerah untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas.
Fraksi Perjuangan Rakyat: Sinergi TAPD dan Banggar DPRD
Fraksi Perjuangan Rakyat mendorong sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD dalam pembahasan RAPBD 2026. Wabup menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang konstruktif agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada rakyat.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan di setiap wilayah, termasuk kepulauan. APBD 2026 harus benar-benar berpihak pada masyarakat,” ujar Wabup Rahman menutup tanggapan.
Menutup rapat, Ketua DPRD Pangkep Haris Gani menyampaikan apresiasi atas tanggapan pemerintah daerah yang dinilai komprehensif dan responsif.
“Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah harus terus dijaga. Kita memiliki komitmen bersama untuk menghadirkan APBD yang pro-rakyat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Pangkep,” tegas Haris Gani.
Rapat paripurna kemudian ditutup secara resmi, menandai dimulainya tahapan pembahasan RAPBD 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), guna menyelaraskan program prioritas dan memastikan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
