MANADO , Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Manado kembali menjadi sorotan publik. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terus bermunculan, mulai dari hilangnya data anak dalam Kartu Keluarga (KK), lambannya penerbitan akta kelahiran, hingga ketidaksinkronan data antarinstansi yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah hilangnya data seorang anak berinisial JN alias Butet (6) dari Kartu Keluarga milik ayahnya. Persoalan tersebut terungkap ketika sang ayah hendak mendaftarkan anaknya dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Dasar.
Perubahan data yang disebut terjadi tanpa sepengetahuan kepala keluarga itu membuat anak tersebut terancam mengalami hambatan administrasi dalam proses pendaftaran sekolah. Kasus ini pun memunculkan pertanyaan besar mengenai mekanisme perpindahan data kependudukan antar daerah, sekaligus perlindungan hak administrasi anak yang seharusnya dijamin negara.
Tak hanya itu, keluhan terkait pelayanan pencatatan sipil juga terus mengemuka. Sejumlah warga mengaku harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh akta kelahiran. Bahkan, ada pemohon yang berkali-kali diminta melengkapi dokumen pendukung, sementara sebagian lainnya menunggu kepastian penyelesaian hingga berbulan-bulan.
Padahal, akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga pengurusan administrasi lainnya.
Di sisi lain, persoalan ketidaksinkronan data kependudukan juga menjadi keluhan yang sering disampaikan masyarakat. Perbedaan data antara instansi satu dengan lainnya kerap memaksa warga melakukan verifikasi berulang, sehingga proses pengurusan dokumen menjadi lebih panjang, rumit, dan menyita waktu.
Kondisi ini menjadi tantangan serius di tengah upaya pemerintah yang terus mendorong transformasi digital dan reformasi birokrasi. Masyarakat berharap pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berorientasi pada prosedur semata, tetapi mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan akses, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara.
Pengamat pelayanan publik menilai bahwa setiap persoalan administrasi kependudukan harus ditangani secara serius karena menyangkut hak dasar masyarakat. Kesalahan data, keterlambatan penerbitan dokumen, maupun lemahnya koordinasi antarinstansi dapat berdampak luas terhadap kehidupan warga, mulai dari pendidikan anak hingga akses terhadap berbagai layanan negara.
Karena itu, publik kini menantikan langkah konkret dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, peningkatan koordinasi antar daerah, percepatan penyelesaian dokumen, serta penguatan pengawasan internal dinilai menjadi kebutuhan mendesak guna memulihkan kepercayaan masyarakat.
Warga berharap Disdukcapil tidak sekadar memberikan penjelasan atau alasan administratif atas berbagai persoalan yang terjadi. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah solusi nyata, pelayanan yang responsif, serta jaminan bahwa setiap hak administrasi kependudukan dapat terpenuhi secara cepat, transparan, dan berkeadilan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Disdukcapil Kota Manado terkait berbagai persoalan yang mencuat, sekaligus langkah penyelesaian yang dapat memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
