SHOOTLINENEWS.ID-JAKARTA | Upaya membenahi sistem pemasyarakatan Indonesia terus digulirkan secara serius. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang digelar di Jakarta, Rabu (21/5/25) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, tampil tegas menyuarakan komitmen reformasi di wilayah kerjanya.
Mengangkat isu overcrowding, peningkatan kualitas pembinaan, hingga penguatan integritas petugas, RDP ini menjadi panggung penting bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan evaluasi dan terobosan nyata bagi sistem pemasyarakatan nasional yang tengah menghadapi tekanan besar.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, membuka diskusi dengan menekankan bahwa penanganan kelebihan kapasitas hunian di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) telah dilakukan melalui skema redistribusi narapidana antar wilayah dan optimalisasi program reintegrasi sosial.
“Sejak Januari 2025, remisi telah diberikan kepada 159.481 narapidana, pengurangan masa pidana kepada 1.248 anak binaan, serta reintegrasi sosial untuk 33.960 warga binaan. Ini menjadi langkah strategis dalam menekan overcrowding,” jelas Mashudi.
Dalam forum tersebut, Rudy Fernando Sianturi menunjukkan sikap lugas dan kritis. Ia secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Narkotika, terutama dalam hal pemisahan perlakuan terhadap pengguna dan bandar narkoba.
“Pengguna narkotika harus diarahkan pada program rehabilitasi, bukan pemidanaan. Jika tidak, Lapas akan terus penuh dan program pembinaan terhadap pelaku kejahatan berat akan terganggu. Kita harus memilah antara korban dan pelaku utama kejahatan,” tegas Rudy.
Lebih dari itu, ia menyuarakan pentingnya profesionalisme petugas pemasyarakatan melalui pelatihan dasar yang komprehensif sebelum bertugas. Menurutnya, mentalitas dan etika kerja petugas adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan binaan yang aman, adil, dan manusiawi.
“Petugas yang berintegritas tidak lahir begitu saja. Mereka harus dibekali pelatihan menyeluruh — secara teknis, mental, dan etik. Ini fondasi bagi institusi pemasyarakatan yang tangguh dan berwibawa,” ujarnya.
Dalam pernyataannya yang paling tegas, Rudy Sianturi turut mendesak agar eksekusi vonis mati terhadap bandar narkoba segera dilaksanakan. Menurutnya, penundaan eksekusi justru memperpanjang ancaman kendali narkotika dari balik jeruji.
“Kita tidak bisa membiarkan narapidana narkoba terus mengendalikan jaringan dari dalam. Ini soal stabilitas keamanan lapas dan kepercayaan publik terhadap hukum. Eksekusi harus dilakukan sesuai hukum tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Rudy juga menegaskan zero tolerance terhadap keterlibatan oknum petugas dalam peredaran narkoba di lapas. Ia mendukung penuh penegakan sanksi pidana berat untuk pengkhianat institusi.
“Kami mendorong adanya ancaman pidana tegas. Tidak ada ruang untuk kompromi. Kalau kita ingin bersih, maka pembersihannya harus total,” tegasnya lagi.
Dalam sesi akhir, Kakanwil Sulsel itu juga menyoroti pentingnya penguatan sarana pengawasan, mulai dari alat deteksi narkoba, mesin x-ray, hingga CCTV yang memadai di setiap UPT Pemasyarakatan.
“Kami butuh dukungan nyata dalam hal anggaran dan sarana. Jangan hanya mengharapkan hasil optimal tanpa memberi alat kerja yang memadai. Deteksi dini adalah kunci,” ujarnya.
Rapat ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi pemasyarakatan tidak hanya berhenti di tataran wacana, melainkan bergerak melalui kerja nyata dan sinergi antarlembaga. Kanwil Ditjenpas Sulsel di bawah kepemimpinan Rudy Fernando Sianturi menyatakan kesiapan penuh menjadi garda terdepan dalam melaksanakan reformasi, berlandaskan pada prinsip humanis, profesional, dan bebas dari penyimpangan.
Dengan pendekatan berbasis keadilan restoratif dan transparansi, masa depan pemasyarakatan Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi tempat hukuman, tetapi juga ruang pemulihan dan pembentukan karakter menuju kehidupan yang lebih baik.
