SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP | Kisruh pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep terus bergulir panas. Pasalnya, kegiatan yang disebut-sebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu menuai sorotan tajam, baik dari internal dinas maupun kalangan pegiat pendidikan.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, H. Amiruddin, M.Pd, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/5/2025), mengaku tidak mengetahui secara resmi pelaksanaan Bimtek tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan itu tidak melalui mekanisme yang semestinya.
“Saya sudah periksa, tidak ada surat masuk terkait permohonan lembaga pelatihan yang menggelar Bimtek di Hotel Aryaduta Makassar. Seharusnya mereka menyurat ke Dinas, tapi itu tidak dilakukan. Kemungkinan besar mereka langsung berhubungan dengan bidang masing-masing,”ungkap Amiruddin.
Lebih jauh, Amiruddin menyampaikan keheranannya terhadap intensitas pelaksanaan Bimtek yang disebut bisa mencapai 5 hingga 6 kali dalam setahun, seluruhnya dibiayai dari Dana BOS.
“Kenapa tidak melibatkan BBPMP Sulawesi Selatan saja sebagai mitra pelatihan? Mereka punya tenaga ahli dan fasilitas lengkap. Ini aneh, kok malah memilih penyelenggara yang tidak jelas asal-usulnya?”lanjutnya.
Aktivis Pendidikan Soroti Dugaan Praktik “Bisnis” Berkedok Bimtek
Sorotan tajam juga datang dari Andi Syamkumullah, Penasihat LSM Jangkar dan aktivis pendidikan. Ia menyebut kegiatan Bimtek yang berulang kali dilakukan sebagai praktik “pola lama” yang dibungkus dengan kemasan resmi namun sarat kepentingan pribadi.
“Seharusnya lembaga pelaksana mengajukan proposal lengkap—legalitas, pengalaman, tujuan, dan indikator keberhasilan. Tapi ini sepertinya tidak dilakukan. Bahkan Dinas sendiri tidak tahu,” ucapnya geram.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini kerap menjadi “ladang subur” bagi oknum tertentu untuk meraup keuntungan dari dana negara.
“Bayangkan, hotel mematok sekitar Rp 600 ribu per kamar per malam, tapi sekolah-sekolah dihimpun dana jauh lebih besar. Kalau dikalikan ratusan peserta dan beberapa kali dalam setahun, itu bisa miliaran,” ungkap Andi dengan nada tinggi.
Inpres Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan
Kisruh ini menjadi semakin tajam karena dinilai bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, seluruh lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien, termasuk anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN seperti Dana BOS.
“Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya menyentuh siswa secara langsung justru dihabiskan untuk kegiatan yang tidak transparan dan tidak berdampak signifikan,” pungkas Andi Syamkumullah.
Transparansi dan Evaluasi Jadi Tuntutan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara Bimtek. Namun publik mendesak agar dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS, khususnya yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan.
Pengawasan internal dinas pun dipertanyakan. Bila sekretaris dinas tidak mengetahui kegiatan sebesar itu, siapa yang sebenarnya mengatur dan menyetujui? Apakah ada oknum di balik layar yang memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi?
Satu hal yang pasti: transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kini menjadi kata kunci yang harus ditegakkan. Dunia pendidikan terlalu berharga untuk dijadikan ladang bisnis.
