SHOOTLINENEWS.ID-MAKASSAR | Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya, Pangkep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, dan diterima oleh Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, bersama Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, yang hadir mendampingi dalam momen bersejarah ini. Penyerahan dilaksanakan di Kantor BPK Sulsel, Senin (26/5/2025).
Bupati Muhammad Yusran Lalogau dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian ini, yang menurutnya merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta sinergi erat dengan DPRD.
“Alhamdulillah, Pangkep kembali menerima opini WTP dari BPK. Ini adalah kali ke-14 dan ke-13 secara berturut-turut. Prestasi ini adalah buah dari kerja kolektif dan komitmen kita semua terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Bupati.
Ia juga menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti seluruh catatan dan temuan yang disampaikan oleh BPK demi perbaikan ke depan.
Turut hadir secara langsung dalam penyerahan laporan ini, Ketua DPRD Pangkep Haris Gani menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah yang kembali sukses mempertahankan opini WTP. Kehadirannya sebagai pimpinan legislatif juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
“Kami di DPRD sangat mengapresiasi capaian ini. WTP bukan hanya bentuk keberhasilan eksekutif, tapi juga hasil dari sinergi legislatif dan seluruh perangkat daerah. Ini bukti bahwa pengelolaan keuangan di Pangkep dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel,” tegas Haris Gani.
Ia berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Pangkep terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
“Harapan kami, prestasi ini tidak membuat kita berpuas diri. Sebaliknya, ini harus jadi pemicu semangat untuk terus memperkuat pengawasan, pelayanan publik, serta menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Pangkep, Asri, menyampaikan bahwa opini WTP ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh OPD yang telah menunjukkan keseriusan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“WTP ini adalah kewajiban yang harus kita jaga, tapi pada saat yang sama juga merupakan prestasi yang harus kita syukuri. Tidak mudah mempertahankannya 13 kali berturut-turut. Ini hasil kolaborasi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan pembinaan dari BPK serta BPKP,” ujarnya.
Opini WTP yang diberikan BPK menandakan bahwa LKPD Pangkep telah memenuhi seluruh kriteria, mulai dari kelengkapan data, sistem pengendalian internal yang memadai, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
Dengan raihan opini WTP ke-14 ini, Pemerintah Kabupaten Pangkep bersama DPRD menegaskan komitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Yusran dan Ketua DPRD Haris Gani secara bersama menyampaikan harapan bahwa ke depan, prestasi ini akan diiringi dengan percepatan pembangunan, pelayanan publik yang lebih efisien, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal transparansi penggunaan anggaran daerah.
“WTP bukan tujuan akhir, tapi bagian dari proses menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dan kami akan terus bekerja untuk itu,” pungkas Bupati MYL
