SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP |Upaya mewujudkan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Salah satunya dengan menegaskan dukungan penuh terhadap Konsep Adipura Baru 2025 yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assagaf, saat membuka kegiatan sosialisasi Konsep Adipura Baru yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (22/9/2025).
Rahman menilai, persoalan sampah adalah tantangan serius yang membutuhkan langkah nyata, terstruktur, dan partisipatif, terlebih dengan kondisi geografis Pangkep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan.
“Konsep Adipura Baru menekankan pentingnya circular economy, pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dan kolaborasi multipihak. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kebersihan, tetapi juga mencakup keberlanjutan, ketahanan lingkungan, dan keterlibatan aktif masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan.
“Tanpa peran aktif masyarakat, sebaik apa pun kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal. Mari kita mulai dari rumah tangga, memilah sampah sejak dari sumbernya, mengurangi plastik sekali pakai, serta mendorong daur ulang,” tambahnya.
Selain itu, Pemkab Pangkep berkomitmen memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah hingga tingkat desa/kelurahan, menambah sarana dan prasarana, serta mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR).
Rahman berharap, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antar pihak.
“Pengelolaan sampah bukan hanya kewajiban administratif, tapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat. Mari kita jadikan ini sebagai komitmen bersama demi Pangkep yang bersih, indah, sehat, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala DLH Pangkep, Akbar Yunus, menambahkan bahwa konsep penilaian Adipura yang baru membawa beberapa penyesuaian, salah satunya adalah adanya labeling bagi empat kabupaten yang dikategorikan sebagai wilayah kotor.
“Kita tentu berharap Pangkep tidak masuk dalam kategori itu. Karena itu, perhatian dan kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan,” ujarnya
Akbar menekankan, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH. Kompleksitas permasalahan, terutama di tingkat hulu, menuntut koordinasi dan komitmen bersama.
“Jika sampah hanya ditangani satu sektor, itu tidak mungkin. Diperlukan sinergitas antar lembaga agar persoalan sampah bisa tertangani dengan baik,” tutupnya.
Sosialisasi ini turut dihadiri pimpinan instansi vertikal, forkopimda, pimpinan OPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Pangkep.
