SHOOTLINENEWS.ID-PANGKEP | Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah di Tugu Bambu Runcing Pangkep dalam aksi bertajuk “Reuni 22”. Aksi ini digelar untuk mengecam pernyataan kontroversial anggota DPRD Pangkep, Ramli, yang terekam dalam sebuah video viral. Dalam video tersebut, Ramli terdengar mengatakan, “Jangankan satu Bupati, dua Bupati saya tidak takut.” Pernyataan itu dinilai menghina lembaga pemerintahan dan mencederai etika seorang wakil rakyat.
Aksi protes yang diinisiasi Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila, dan relawan masyarakat loyalitas Yusran itu dimulai dari Tugu Bambu Runcing—simbol perjuangan rakyat Pangkep. Ribuan massa kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD di Jl. Cendana Timur. Selasa (22/4/25)
Namun, setibanya di lokasi, gerbang DPRD dalam keadaan tertutup. Hal ini memicu ketegangan, dan massa akhirnya menerobos masuk ke halaman kantor legislatif yang mereka sebut sebagai “Rumah Rakyat”.
Tuntutan massa pun jelas dan tegas. Mereka menyuarakan tiga poin utama:
- Permintaan Maaf Publik: Ramli diminta menyampaikan permohonan maaf resmi kepada Bupati, keluarga, dan para pendukungnya dalam waktu 24 jam.
- Evaluasi Partai: Partai politik yang menaungi Ramli didesak untuk mengevaluasi keanggotaannya.
- Investigasi DPRD: Badan Kehormatan DPRD diminta untuk segera menyelidiki kasus ini dan mengambil tindakan tegas.
Aksi tersebut mendapat perhatian tokoh-tokoh penting, termasuk mantan Bupati Pangkep H. Samsuddin A. Hamid dan sejumlah mantan anggota dewan seperti H. Nurdin Mappiara, Abd. Rasyid, dan H. Pattola. Mereka menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat.
Dalam suasana panas, Ketua DPRD Pangkep Haris Gani akhirnya mengundang sepuluh perwakilan massa untuk berdiskusi dalam rapat tertutup. Delegasi tersebut termasuk tokoh-tokoh senior dan pimpinan organisasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, mantan Bupati Samsuddin menyampaikan seruan damai dan mengingatkan pentingnya nilai budaya Bugis, “Sipakatau, Sipakalebbi”—saling menghargai dan menghormati. Ia berharap insiden ini menjadi pelajaran penting bagi para pejabat publik.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Haris Gani menyatakan bahwa lembaganya akan segera menindaklanjuti kasus ini lewat Badan Kehormatan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf resmi atas nama DPRD kepada masyarakat dan Bupati.
Sebagai simbol komitmen, Ketua DPRD dan beberapa anggota lainnya menandatangani kain putih, sebagai tanda keseriusan mereka untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menjaga keharmonisan di Pangkep.
Jenderal Lapangan aksi, Usman Marola, menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai dan akan terus memantau langkah DPRD.
Aksi ini menjadi penegasan kuat bahwa publik kini semakin berani bersuara, dan pejabat publik dituntut untuk menjaga integritas, etika, dan rasa hormat terhadap institusi pemerintahan.
